BULUKUMBA – Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Inspektorat Daerah menggelar workshop penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi dan Fraud Control Plan, di Aula RSUD HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba, Rabu (22/6/2022).

Baca juga: 2 Pemuda Asal Bulukumba Lolos Seleksi Pelopor Maju ke Tingkat Nasional

Kegiatan itu, diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bulukumba dengan menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Rizal Suhaili.

Rizal Suhaili mengatakan bahwa SPIP sangat penting. Sebab, SPIP menjadi pondasi bagi Pemerintah Daerah untuk memastikan pencapaian tujuan yang sebaik-baiknya.

“Sebenarnya sih, pengendalian itu sudah ada. Hanya sekarang kita formalkan dalam bentuk yang jelas, terukur dan bisa dilihat capaiannya seperti apa,” katanya.

Menurutnya, untuk memastikan SPIP bagus, maka beberapa komponen harus diperhatikan. Seperti dari sisi konteks, sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah dan bagaimana SPIP itu ditegakkan.

Kemudian efektifitas pencapaian tujuan itu katanya, harus dilihat dari tujuan SPIP yaitu efektif dan efisien, pengamanan aset, laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kalau itu bisa diwujudkan, maka SPIP-nya bagus. Laporan keuangannya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Berarti asetnya aman. Laporannya handal,” jelasnya.

Rizal menerangkan, WTP itu standarnya ada. Jika terpenuhi, makanya akan mendapat WTP. Misalkan katanya, bagaimana penyajian aset daerahnya, baik pencatatannya, penguasaannya dan keberadaan aset diketahui.

Itu semua tambahnya, tercatat dengan baik, mulai perolehannya sampai pencatatannya pasti bagus. Makanya begitu WTP, mestinya laporan keuangannya handal. Jika tidak demikian katanya, pasti tidak WTP.

“Bisa saja Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP), jika ada satu item signifikan yang nggak bisa diyakini oleh pemeriksa dalam hal ini BPK, maka pasti dikasi WDP. Biasanya aset, bisa juga penyajian laporan keuangannya tidak sesuai standar akuntansi pemerintah,” sambungnya.